Hak atas tanah adat biasanya diberikan kepada masyarakat adat atau suku-suku tertentu yang telah mendiami dan mengelola wilayah tertentu secara turun-temurun. Dalam peran Pemerintah bertindak dalam hal ini untuk beberapa alasan:
1. Pengaturan dan Perlindungan Hukum: Pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan melindungi hak atas tanah adat. Ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam penggunaan dan kepemilikan tanah, serta mencegah konflik.
2. Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya: Pemerintah dapat memainkan peran dalam pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di tanah adat, seperti hutan atau lahan pertanian. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan penggunaan yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait.
3. Penciptaan Kebijakan: Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang berdampak pada tanah adat. Dengan berkolaborasi dengan masyarakat adat, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang menghormati hak-hak mereka.
4. Penyelesaian Sengketa: Pemerintah juga dapat berperan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul terkait tanah adat. Ini termasuk mediasi dan pengadilan jika diperlukan.
Namun, penting untuk mencatat bahwa pendekatan pemerintah terhadap hak atas tanah adat dapat bervariasi dari satu negara atau wilayah ke negara atau wilayah lainnya. Beberapa pemerintah mungkin lebih mendukung hak-hak masyarakat adat, sementara yang lain mungkin memiliki kebijakan yang lebih otoriter terkait tanah adat. Perlindungan dan pengakuan hak atas tanah adat sering menjadi topik diskusi dan kontroversi dalam konteks hukum dan kebijakan di berbagai negara.